Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mengaudit NGO atau LSM terkait informasi yang dinilai tidak benar. |
GARIS KOMANDO - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mengaudit non-government organisation (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia.
Luhut mengaku akan melakukan audit itu karena menurutnya ada LSM-LSM yang dituduhnya telah menyebarkan informasi yang tidak benar.
"NGO-NGO ini kita mau audit, jadi jangan menyebarkan berita-berita yang enggak benar, ya, saya udah bilang kita mau audit, enggak bener dong kamu memberikan berita yang enggak benar," kata Luhut menjawab pertanyaan wawancara di tayangan CNNIndonesia TV yang disiarkan Jumat (12/11) petang.
Namun, Luhut tak menjelaskan audit seperti apa yang akan dilakukan terhadap LSM tersebut.
Luhut melontarkan hal tersebut saat dimintai tanggapan atas bantahan dari kalangan aktivis lingkungan mengenai data deforestasi yang pemerintah klaim menurun.
Luhut lantas mempertanyakan sumber data-data yang dimiliki LSM itu. Menurutnya, data yang dirilis tidak hanya dihimpun pemerintah, melainkan sejumlah lembaga internasional. Di sisi lain, menurutnya, saat ini terdapat teknologi satelit yang tidak bisa dibohongi.
"Gini ya, yang bikin NGO-NGO ini dari mana data dia? Kita kan yang membuat bukan hanya kita, internasional. Dan sekarang satelit itu kan nggak bisa dibohongin, enggak bisa," klaim Luhut.
Luhut mengklaim apa yang ia sebut itu sesuai pula yang diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry secara pribadi pada dirinya.
Kerry yang kini merupakan utusan khusus AS untuk perubahan iklim, kata Luhut, berbicara kepada dirinya bahwa selama empat tahun terakhir tingkat deforestasi di Indonesia menurun dengan sangat baik.
"John Kerry aja ngakui sendiri ke saya kok, Amerika itu ngakuin bahwa kita selama empat tahun terakhir itu deforestasi itu menurun sangat baik," ujar Luhut.
Pensiunan jenderal TNI itu pun mengaku bakal berani adu data dengan sejumlah LS yang meragukan pemerintah soal kondisi lahan di Indonesia.