 |
Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengatakan Pemerintah Metropolitan Tokyo akan memulai sistem yang secara efektif akan mengizinkan pernikahan sesama jenis. |
GARIS KOMANDO - Pemerintah Metropolitan Tokyo akan memulai sistem yang secara efektif mengizinkan pernikahan sesama jenis di ibu kota Jepang pada tahun fiskal berikutnya mulai April, menurut laporan kantor berita Kyodo Jepang, seperti disampaikan Gubernur Tokyo Yuriko Koike pada Selasa.
Pemerintah daerah untuk kota berpenduduk 14 juta itu berencana untuk memperkenalkan "kemitraan sesama jenis" setelah majelis lokalnya dengan suara bulat menyerukan langkah tersebut, kata Kyodo, dikutip dari Reuters, 8 Desember 2021.
"Dari sudut pandang memajukan pemahaman tentang keragaman seksual, serta mengurangi masalah yang dihadapi oleh mereka yang terlibat, kami akan menjabarkan prinsip-prinsip dasar untuk memperkenalkan sistem kemitraan sesama jenis di tahun fiskal saat ini," kata Koike selama pertemuan majelis pada Selasa, Japan Times melaporkan.
Koike tidak memberikan rincian proposal yang akan mengakui hubungan sesama jenis tanpa memberi mereka status hukum penuh. Mengingat bahwa banyak daerah lain yang lebih kecil di negara itu telah mengambil langkah serupa dalam beberapa tahun terakhir, langkah Tokyo berarti sekitar setengah penduduk Jepang tinggal di tempat-tempat dengan langkah-langkah untuk mengakui kemitraan semacam itu.
Beberapa distrik di Tokyo serta beberapa kotamadya lokal lainnya telah memperkenalkan rencana serupa yang secara resmi mengakui pasangan sesama jenis.
Survei opini menunjukkan sebagian besar publik mendukung persamaan hak perkawinan, tetapi Partai Demokrat Liberal yang berkuasa lama dan konservatif telah menunjukkan sedikit antusiasme untuk perubahan. Jepang adalah satu-satunya negara Kelompok G7 yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis.
Tetapi para kritikus mengatakan pasangan LGBT masih menghadapi kerugian di bidang-bidang seperti perpajakan bahkan di bawah pengaturan kemitraan semacam itu.
Perdana Menteri Fumio Kishida menyerukan kehati-hatian dalam masalah ini menjelang pemilihan umum Oktober, meskipun jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga penyiaran publik NHK pada Maret menemukan bahwa 57% responden menyetujui pernikahan sesama jenis. Partainya gagal meloloskan RUU yang dijanjikan tentang promosi pemahaman LGBT menjelang Olimpiade Tokyo bertema "keragaman" tahun ini.
Langkah Tokyo datang setelah Pengadilan Distrik Sapporo menjadi pengadilan Jepang pertama pada Maret, yang memutuskan bahwa kurangnya pengakuan hukum untuk pernikahan sesama jenis melanggar konstitusi.