Gk, Serang - Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Program Anggaran (Renprogar) Biro Perencanaan (Rorena) Polda Banten AKBP Farid Firdaus ikuti zoom meeting rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang dilaksanakan di Ruang Kerja Kabag Renprogar Polda Banten pada Rabu (14/09).
Rapat tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni yang dihadiri Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Sekda Banten Moch Tranggono, anggota DPRD, unsur Forkopimda serta para Bupati dan Walikota se Provinsi Banten.
Dalam kesempatan tersebut Kabag Renprogar Rorena Polda Banten AKBP Farid Firdaus mengatakan bahwa, "Hari ini saya mewakili Karorena Polda Banten mengikuti zoom metting rapat paripurna yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten," ujar Farid.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Rapat paripurna, "Rapat paripurna dilaksanakan dalam rangka jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi fraksi terhadap Perubahan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2022," ucap Farid.
Farid juga menyampaikan jawaban Gubernur terhadap pandangan dari masing masing fraksi, "Bahwa perubahan APBD tahun 2022 semua proses perencanaan telah melalui tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memenuhi belanja wajib mengikat, belanja mandatori dan belanja prioritas serta memenuhi arahan pemerintah pusat khususnya mengenai penanganan dampak inflasi," kata Farid
Selanjutnya bahwa perubahan APBD juga diprioritaskan untuk memenuhi target, "Perubahan APBD juga diprioritaskan untuk memenuhi target kinerja melalui penajaman pada belanja prioritas yang telah di tetapkan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," lanjut Farid.
Diakhir Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka memitigasi dampak kenaikan BBM, "Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka memitigasi dampak kenaikan BBM, dengan berpedoman pada surat edaran Mentri dalam negeri dan Mentri keuangan telah menyiapkan skema memberikan bantuan sosail bagi masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM," tutup Farid. [Icha]