meningkatkan transapransi dan akuntabilitas transaksi Pemerintah melalui penerapan sistem digitalisasi
di sektor pajak maupun retribusi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan High
Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) .
Bawang Barat perlu meningkatkan digitalisasi pembayaran pada beberapa retribusi daerah yang
pembayarannya masih melalui teller/loket bank, selain itu memperkuat pelaporan kegiatan yang telah
dilakukan TP2DD ke Pemerintah Pusat , demikian disampaikan oleh Alex Kurniawan, Deputi Kepala
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan bersinergi dengan Bank Indonesia untuk memasifkan
digitalisasi. Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, Drs. M. Firsada, M.Si, menegaskan bahwa
digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan akuntanbilitas Pendapatan Daerah Tulang Bawang
Barat sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.
Tulang Bawang Barat segera menerapkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia
terkait program sosialisasi, penerapan e-retribusi terutama retribusi pasar, dan penerbitan kebijakan
lanjutnya.
Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten
Tulang Bawang Barat di Semester II Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah berada di
tahap Digital dan memperoleh kenaikan peringkat dari semester sebelumnya. Hal tersebut didukung
oleh ketersediaan kanal digital yang lengkap, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta
kebijakan yang memadai. Namun Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu memperkuat realisasi
penerimaan pendapatan daerah melalui kanal pembayaran digital mengingat masih besarnya dominasi
pembayaran non QRIS.
Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi derah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah
diterapkan penerimaan pajak berbasis biling center
demikian disampaikan Direktur PT. FTF Globalindo, Bangun Jocelyn Tobing. Jocelyn menambahkan
bahwa aplikasi Sistem Pelayanan Pajak Elektronik (SAPEN) yang berbasis billing center merupakan
aplikasi laporan terintegrasi dengan pembayaran digital menggunakan QRIS yang dikoneksikan dengan
dashboard monitoring secara real time.
dalam tahap proses untuk
Turut hadir dalam HLM tersebut yaitu perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang
Barat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Adiarebi, S.H yang menjelaskan bahwa penerapan
teknologi dalam implementasi (Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah) ETPD memerlukan
landasan hukum agar tercipta transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan
retribusi daerah. Adiarebi menambahkan bahwa Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Kejaksaan
Negeri terkait sosialisasi/edukasi, konsultasi dan pendampingan hukum dalam penerapan digitalisasi
serta monitoring/evaluasi.
Bertempat di Aula Pemda Kabupaten Tulang Bawang Barat, kegiatan HLM TP2DD Kabupaten Tulang
Bawang Barat dihadiri oleh PJ Bupati Tulang Bawang Barat, Komisi III DPRD Kabupaten Tulang Bawang
Barat, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Kejaksaan Kabupaten Tulang
Bawang Barat, BPD Lampung serta OPD terkait di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seluruh pihak
berkomitmen untuk mempercepat perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Bara