Perlakuan Tidak Pantas Oknum Polisi Terhadap Jurnalis Pikiran Lampung

BANDARLAMPUNG – Sejumlah tokoh masyarakat Lampung berkumpul di Lamban Sabah untuk membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi Provinsi Lampung, dengan fokus utama pada isu infrastruktur dan ekonomi. Diskusi ini dihadiri oleh para pemimpin dan ahli dari berbagai sektor, yang memberikan pandangan dan masukan penting untuk kemajuan daerah. Senin (7/4/2025)

Dalam diskusi tersebut, Mukhlis Basri, Anggota DPR-RI Komisi 5, menyoroti kondisi infrastruktur di Lampung yang masih membutuhkan perhatian serius. Ia menyebutkan banyak jalan di kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Lampung, seperti di Kabupaten Mesuji, Pesawaran, Pringsewu dan lainnya, terutama di Lampung Barat, yang dalam kondisi memprihatinkan. “Kondisi jalan yang rusak parah ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan,” kata Mukhlis. Ia juga menekankan bahwa hanya APBN yang memiliki kewenangan untuk menangani jalan nasional, sementara defisit APBD Lampung yang mencapai 1,8 triliun rupiah membuat tantangan semakin besar.

Mukhlis juga mengungkapkan persoalan jalan antara Liwa hingga perbatasan Sumatera Selatan yang sangat membutuhkan perbaikan. Menurutnya, ada pula jalan dari Way Heni ke Way Haru di Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki potensi besar, dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemda Lampung Barat dan pihak BBTNBBS pada 2012, yang memberikan izin jalan inspeksi untuk mendukung konservasi hutan.

Di sisi ekonomi, Andi Desfiandi, Penasehat Apindo Lampung, memberikan pandangan mengenai kebijakan ekonomi yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat tumbuh lebih baik. Ia mengidentifikasi tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi, belanja modal pemerintah, dan investasi. Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi yang diterapkan malah berdampak negatif pada daya beli masyarakat, terutama di tengah gejolak pasar modal yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Ari Meyzari, Ketua Apindo Lampung, menambahkan bahwa terbatasnya perputaran uang di Lampung dan semakin ketatnya persaingan menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, ia mengapresiasi upaya Pemprov Lampung dalam mendorong perkembangan daerah. “Penting untuk terus melakukan inventarisasi masalah di berbagai sektor dan mencari solusi yang tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Ardiansyah, seorang pemerhati sosial, menyampaikan kekhawatirannya terkait defisit anggaran daerah dan capaian PAD yang belum maksimal. Ia menyarankan agar kebijakan infrastruktur, khususnya terkait jalan, perlu lebih transparan dan dipublikasikan agar masyarakat dapat memahaminya dengan jelas.

Apriyan Sucipto SH MH, Wakil Sekretaris TP Sriwijaya Lampung, juga memberikan masukan terkait sektor perkebunan dan kehutanan. Ia mengusulkan agar Pemprov Lampung memberi perhatian lebih terhadap pengembangan tanaman Kaliandra sebagai bahan pengganti batubara yang ramah lingkungan.

Diskusi yang diinisiasi oleh Junaedi (Minang Indah) dan Anggota Apindo Lampung ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Adi Susanto, Junaidi Ismail (Koordinator Poros Wartawan Lampung), Anton dari KPU Lampung Utara, Hevson Anggota DPRD Lampung Timur, serta sejumlah peserta lainnya.

Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Lampung, baik di sektor infrastruktur maupun ekonomi. Para peserta sepakat bahwa kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong kemajuan daerah. (*)