LAMPUNG– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026-2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Lampung yang digelar di Gedung Balai Keratun, Bandar Lampung, Jumat (31/7/2026).
Selain menetapkan kepengurusan baru DPD HKTI Lampung, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Musda dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Forkopimda, pelaku usaha, akademisi, serta para pemangku kepentingan di sektor pertanian.
Usai dipercaya memimpin HKTI Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh jajaran organisasi memperkuat konsolidasi sekaligus mengambil peran strategis dalam mempercepat hilirisasi pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurutnya, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Lampung. Dari sekitar 3,3 juta hektare luas wilayah provinsi, sekitar 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan, dengan sekitar 1,6 juta keluarga menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Mirza mengatakan, berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani mulai memberikan dampak positif. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, membaiknya harga jagung, kopi, dan singkong, serta berbagai program pendukung pertanian dinilai telah meningkatkan pendapatan petani dan menggerakkan ekonomi pedesaan.
“Harga komoditas yang membaik telah meningkatkan daya beli masyarakat desa. Dampaknya terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk penjualan kendaraan, jasa pengiriman, hingga transaksi ekonomi di wilayah pedesaan,” ujarnya.
Sebagai Ketua HKTI Lampung, Mirza menegaskan hilirisasi menjadi kunci agar sektor pertanian memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar global. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memperkuat transformasi pertanian melalui sejumlah program strategis.
Program tersebut antara lain penerapan pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa, penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer) untuk mendukung pascapanen, pembangunan silo penyimpanan hasil pertanian di tingkat kecamatan, serta pemberian 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani.
“Petani tidak mungkin bisa maju tanpa hilirisasi, dan hilirisasi membutuhkan peran pengusaha yang didukung daya saing tinggi. Kita harus menguasai pasar global dengan ongkos produksi yang murah dan kuantitas yang masif,” tegasnya.
Ia berharap HKTI Lampung dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperjuangkan harga yang adil bagi petani, mempercepat hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus menyiapkan generasi muda pertanian menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding yang juga menjabat Kepala Badan Karantina Nasional menegaskan sektor pertanian menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus meningkatkan produksi nasional. Di sisi hilir, Badan Karantina Nasional juga akan mempercepat layanan ekspor komoditas unggulan Lampung, seperti gula, jagung, dan tapioka, melalui program Sahabat Karantina yang akan mendampingi pelaku usaha memenuhi standar kualitas internasional.
Melalui sinergi antara pemerintah, HKTI, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan sektor pertanian Lampung semakin berdaya saing, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.