BANDAR LAMPUNG – Inflasi Provinsi Lampung pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,54 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2026 yang sebesar 0,14 persen.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi inflasi Lampung pada Oktober 2026 juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi Oktober dalam tiga tahun terakhir yang tercatat sebesar 0,32 persen.
Sementara itu, secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Lampung mencapai 3,83 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen.
Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,22 persen.
Selain cabai merah, kenaikan harga bawang merah memberikan andil inflasi sebesar 0,07 persen, tomat 0,04 persen, beras 0,04 persen, serta cabai rawit sebesar 0,04 persen.
Kenaikan harga aneka cabai dan bawang merah dipengaruhi berkurangnya pasokan seiring berakhirnya periode panen serta menurunnya produktivitas tanaman akibat musim kemarau.
Sementara itu, kenaikan harga beras dipicu penurunan produksi padi setelah panen gadu yang turut diperberat meningkatnya intensitas fenomena El Niño. Adapun kenaikan harga tomat dipengaruhi meningkatnya permintaan di tengah terbatasnya pasokan akibat kondisi kekeringan.
Meski demikian, tekanan inflasi masih tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Di antaranya terong yang memberikan andil deflasi sebesar 0,03 persen, daging ayam ras 0,02 persen, minyak goreng 0,02 persen, dan jagung manis 0,01 persen.
Penurunan harga tersebut didukung meningkatnya pasokan selama masa panen, ketersediaan ayam siap potong, serta kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan minyak goreng.
Selain komoditas pangan, penurunan harga emas perhiasan juga turut menahan laju inflasi dengan andil deflasi sebesar 0,02 persen, sejalan dengan koreksi harga emas di pasar global.
BI Waspadai Risiko Inflasi hingga Akhir 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memperkirakan inflasi daerah masih akan terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026.
Namun, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, terutama dampak fenomena El Niño yang diperkirakan masih berlangsung dengan intensitas kuat hingga awal 2027.
Dari sisi pangan, potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) dikhawatirkan menekan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produksi padi, cabai, bawang merah, serta komoditas pertanian lainnya.
Selain itu, persaingan pembelian gabah oleh agen dari luar Lampung berisiko meningkatkan arus keluar gabah dan mengurangi ketersediaan bahan baku bagi penggilingan lokal.
Risiko lainnya berasal dari ketidakpastian cuaca maritim dan gelombang yang dapat menghambat aktivitas nelayan serta pasokan ikan. Sementara itu, harga daging sapi masih menghadapi tekanan akibat potensi kenaikan biaya produksi dan distribusi.
Dari sisi energi, kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik serta tingginya harga acuan LPG internasional juga menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan biaya energi dan distribusi, termasuk mendorong penyesuaian harga BBM.
BI dan TPID Perkuat Strategi 4K
Menghadapi perkembangan inflasi dan berbagai risiko ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat langkah pengendalian melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, upaya dilakukan melalui optimalisasi operasi pasar beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta memperkuat pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis, seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir.
Dari sisi ketersediaan pasokan, BI dan TPID mengoptimalkan Toko Inflasi di Kota Metro dan Bandar Lampung sebagai kanal distribusi harian untuk beras SPHP dan kebutuhan pangan strategis lainnya.
Selain itu, peningkatan produksi hortikultura didorong melalui intensifikasi Good Agricultural Practices (GAP), penerapan smart fertigation, penguatan greenhouse cabai, serta dukungan sarana produksi dan pascapanen.
Antisipasi terhadap fenomena El Niño juga dilakukan melalui optimalisasi sarana pengairan, penyesuaian kalender tanam, serta dukungan pembangunan sumur bor pada klaster binaan.
Sementara pada aspek kelancaran distribusi, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus dilakukan, di antaranya kerja sama pasokan cabai merah antara Kulon Progo dan Kota Metro serta bawang merah antara Kabupaten Solok dengan Bandar Lampung dan Metro.
Kerja sama dengan Kabupaten Bantul juga ditindaklanjuti untuk penyediaan benih dan replikasi budidaya bawang merah. Selain itu, optimalisasi Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dilakukan guna mendukung operasi pasar dan kelancaran distribusi komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga.
Adapun pada aspek komunikasi efektif, penguatan integrasi data harga, neraca pangan, dan sistem e-Horti terus dilakukan untuk mendukung Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini inflasi.
Program percontohan e-Horti telah dilaksanakan di enam kabupaten/kota dengan melibatkan 110 petani dan luas lahan tanam mencapai 55,42 hektare.
Koordinasi TPID juga diperkuat melalui High Level Meeting (HLM), rapat koordinasi pengendalian harga, serta pemantauan produksi pangan. Edukasi masyarakat dan peningkatan kapasitas petani turut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga.
Melalui penguatan strategi 4K tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di Provinsi Lampung tetap terjaga, sekaligus mengantisipasi tekanan inflasi akibat faktor cuaca, pasokan, maupun perkembangan ekonomi global.