BANDAR LAMPUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Melalui penguatan sektor jasa keuangan, perluasan akses pembiayaan UMKM, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK berupaya memastikan industri keuangan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.
Peran tersebut semakin penting mengingat Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menegaskan bahwa sektor jasa keuangan harus mampu hadir secara nyata dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Fokus kami memastikan sektor jasa keuangan benar-benar hadir mendukung masyarakat, pelaku UMKM, dan mengakselerasi pembangunan daerah,” ujar Otto sebagaimana dikutip dalam pemberitaan ANTARA, Juli 2026.
Menurutnya, penguatan sektor jasa keuangan tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas industri, tetapi juga memastikan pembiayaan dapat menjangkau sektor-sektor produktif yang menjadi penopang perekonomian daerah.
Kredit Perbankan Lampung Tumbuh 7,63 Persen
Kinerja sektor perbankan di Lampung menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan catatan OJK, hingga Agustus 2026 total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp119,29 triliun atau tumbuh 7,63 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Dari jumlah tersebut, kredit produktif mencapai Rp77,82 triliun dengan pertumbuhan 7,87 persen secara tahunan. Kredit produktif tersebut mencakup pembiayaan modal kerja dan investasi yang mendukung aktivitas usaha dan pengembangan sektor ekonomi.
Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan memperoleh porsi sekitar 12,7 persen dari total kredit perbankan di Lampung.
Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II OJK Lampung, Indah Puspitasari, menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit dan pembiayaan produktif di Lampung menunjukkan perkembangan cukup baik. Namun, pembiayaan untuk sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi daerah masih perlu diperluas.
OJK juga mendorong penguatan ekosistem usaha agar semakin banyak pelaku ekonomi yang memiliki kesiapan dan kemampuan mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
Perluasan Pembiayaan UMKM Jadi Prioritas
UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam strategi pengembangan ekonomi daerah. Ketersediaan akses permodalan dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta menciptakan lapangan pekerjaan.
Salah satu instrumen pembiayaan yang terus didorong adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), penyaluran KUR di Lampung hingga 15 Desember 2025 telah mencapai Rp10,49 triliun.
Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Lampung.
Ke depan, perluasan pembiayaan diharapkan tidak hanya menyasar sektor perdagangan, tetapi juga petani, nelayan, perkebunan, industri rumah tangga, serta sektor unggulan daerah lainnya.
Dengan demikian, pembiayaan yang disalurkan lembaga jasa keuangan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Inklusi Keuangan Lampung Capai 80,51 Persen
Di sisi lain, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal juga menjadi agenda penting OJK.
Berdasarkan hasil survei tahun 2025, indeks inklusi keuangan Provinsi Lampung mencapai 80,51 persen, sedangkan indeks literasi keuangan berada pada angka 66,46 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan terus berkembang. Meski demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, serta penggunaan produk keuangan secara tepat.
OJK bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat program literasi dan inklusi keuangan melalui TPAKD.
Sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD di Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
Program tersebut mencakup perluasan akses pembiayaan, pembukaan rekening pelajar, pengembangan ekosistem keuangan inklusif di desa, serta penguatan akses keuangan bagi kelompok masyarakat produktif.
Sinergi OJK dan Pemerintah Daerah
Penguatan ekonomi Lampung membutuhkan kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya.
Melalui TPAKD, sinergi tersebut diarahkan untuk mempercepat akses pembiayaan sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Sejumlah program yang dikembangkan antara lain Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), KUR untuk UMKM, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan ekosistem keuangan inklusif di desa, serta penguatan pembiayaan pada komoditas unggulan daerah.
Sinergi tersebut juga menghasilkan capaian positif. Kota Metro berhasil meraih TPAKD Award Terbaik 2026 tingkat kota, sementara Provinsi Lampung masuk nominasi TPAKD Terbaik 2026 tingkat provinsi.
Capaian ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Digitalisasi dan Keuangan Berkelanjutan
Selain pembiayaan, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan.
OJK terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam industri jasa keuangan agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan dan transaksi keuangan secara lebih mudah, cepat, dan aman.
Digitalisasi juga memberikan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui transaksi nontunai, pemasaran digital, serta pemanfaatan layanan keuangan berbasis teknologi.

