Lompat ke konten
Beranda » Beranda » Tambal Sulam Jalan Provinsi Liwa–OKU Selatan di Sukau Disorot, Hasil Pekerjaan Justru Menyisakan Kerusakan

Tambal Sulam Jalan Provinsi Liwa–OKU Selatan di Sukau Disorot, Hasil Pekerjaan Justru Menyisakan Kerusakan

LAMPUNG BARAT, Gariskomando.com – Pekerjaan pemeliharaan jalan provinsi melalui metode tambal sulam pada ruas Liwa–OKU Selatan, tepatnya di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, menuai sorotan. Pasalnya, hasil pekerjaan yang seharusnya memperbaiki kerusakan jalan justru dinilai belum memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah titik jalan yang telah ditambal masih menyisakan lubang, permukaan aspal tidak rata, hingga tambalan yang tampak bergelombang. Kondisi tersebut membuat pengendara, khususnya pengguna sepeda motor, harus ekstra berhati-hati saat melintas.

Ironisnya, tambalan yang semestinya menjadi solusi atas kerusakan jalan justru menghadirkan persoalan baru. Jika sebelumnya pengendara harus menghindari lubang, kini mereka harus berjibaku melewati permukaan tambalan yang menyerupai polisi tidur.

Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan mendasar mengenai standar teknis atau petunjuk pelaksanaan (juknis) pekerjaan tambal sulam yang diterapkan. Apakah hasil pekerjaan seperti itu memang telah sesuai spesifikasi teknis, atau justru terdapat persoalan dalam pelaksanaan maupun pengawasannya?

Sejumlah warga mengungkapkan, pekerjaan tambal sulam pada ruas jalan tersebut bukan kali pertama dilakukan. Dalam setahun, menurut keterangan warga, pekerjaan serupa bahkan bisa berlangsung hingga tiga kali. Namun, hasilnya dinilai tidak banyak berubah karena kerusakan kembali ditemukan di sejumlah titik.

 

 

Kondisi tersebut tentu patut menjadi perhatian serius Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, khususnya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V yang berkaitan dengan penanganan ruas jalan tersebut.

Pasalnya, kegiatan pemeliharaan jalan menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, setiap pekerjaan semestinya tidak sekadar menggugurkan kewajiban pemeliharaan, tetapi harus menghasilkan kualitas yang layak, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Publik tentu tidak ingin anggaran pemeliharaan jalan terus digelontorkan untuk pekerjaan yang berulang, sementara persoalan kerusakan seolah tidak pernah benar-benar terselesaikan.

 

 

Lebih jauh, kondisi ini juga memunculkan pertanyaan publik: apakah metode tambal sulam yang dilakukan sudah berdasarkan hasil pemeriksaan teknis terhadap tingkat kerusakan jalan? Bagaimana pengawasan kualitas pekerjaan dilakukan? Dan apakah hasil pekerjaan telah diperiksa sebelum dinyatakan selesai?

Jangan sampai pemeliharaan jalan hanya menjadi pekerjaan rutin tahunan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan daya tahan hasil pekerjaan.

Hingga berita ini ditulis, diperlukan penjelasan dari pihak UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas BMBK Provinsi Lampung terkait standar teknis, frekuensi pekerjaan tambal sulam, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil pekerjaan yang dinilai belum maksimal tersebut.

Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang layak dan aman untuk dilalui. Sebab, tujuan pemeliharaan jalan bukan sekadar menutup lubang, melainkan memastikan infrastruktur benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.

Jangan sampai jalan yang seharusnya diperbaiki justru menjadi bukti bahwa pemeliharaan dilakukan tanpa hasil yang memuaskan. (Red)

Tinggalkan Balasan