Lompat ke konten
Beranda » Beranda » Tambal Sulam Jalan Liwa–OKU Selatan Tak Tuntas, Sembilan Anggota DPRD Dapil 1 Lampung Barat Dipertanyakan

Tambal Sulam Jalan Liwa–OKU Selatan Tak Tuntas, Sembilan Anggota DPRD Dapil 1 Lampung Barat Dipertanyakan

LAMPUNG BARAT, Gariskomando.com – Buruknya kondisi jalan provinsi ruas Liwa–OKU Selatan, tepatnya di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, kembali menjadi sorotan. Pekerjaan tambal sulam yang semestinya memperbaiki kerusakan jalan justru dinilai belum memberikan hasil maksimal. Ironisnya, persoalan yang terus berulang ini turut memunculkan pertanyaan terhadap peran sembilan anggota DPRD Lampung Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah titik jalan yang telah dilakukan penambalan masih menyisakan lubang, retakan, serta permukaan aspal yang bergelombang dan tidak rata. Kamis, (19 November 2026)

Kondisi tersebut bukan hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor.

Jika sebelumnya pengendara harus berhati-hati menghindari lubang, setelah ditambal justru harus menghadapi permukaan jalan yang menyerupai polisi tidur. Tidak berlebihan jika kondisi tersebut membuat pengendara merasa seperti sedang menaiki kuda saat melintasinya.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah metode tambal sulam yang diterapkan sudah sesuai petunjuk teknis dan spesifikasi pekerjaan pemeliharaan jalan, atau justru terdapat persoalan dalam pelaksanaan maupun pengawasannya?

Menurut keterangan warga, pekerjaan tambal sulam di ruas tersebut dalam setahun bisa berlangsung hingga tiga kali. Namun, hasilnya dinilai begitu-begitu saja. Kerusakan kembali ditemukan, sementara kualitas penanganannya masih menjadi keluhan.

Kondisi ini patut menjadi perhatian serius Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, khususnya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V yang menangani ruas jalan tersebut.

Sebab, pemeliharaan jalan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan semestinya menghasilkan pekerjaan berkualitas, bukan sekadar menutup lubang tanpa menyelesaikan persoalan kerusakan secara memadai.

Sembilan Anggota DPRD Dapil 1, Di Mana Fungsi Pengawasannya?

Sorotan tidak berhenti pada instansi teknis. Keberadaan sembilan anggota DPRD Lampung Barat dari Dapil 1 juga patut menjadi perhatian publik.

Sebagai wakil masyarakat di daerah pemilihannya, mereka diharapkan tidak hanya hadir dalam agenda formal dan kegiatan seremonial, tetapi juga aktif menyerap, menyuarakan, serta memperjuangkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ketika kerusakan jalan terus berulang dan kualitas penanganannya dipertanyakan, publik tentu berhak bertanya: sejauh mana aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur jalan ini telah diperjuangkan oleh para wakil rakyat?

Memang, ruas Liwa–OKU Selatan merupakan jalan berstatus provinsi sehingga kewenangan teknis penanganannya berada pada pemerintah provinsi. Namun, hal tersebut bukan alasan bagi wakil rakyat di tingkat kabupaten untuk diam. Aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui koordinasi, komunikasi politik, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Lampung.

Jangan sampai masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama, sementara suara kritis untuk mendorong perbaikan justru tidak terdengar.

Studi Banding Jangan Sekadar Menghabiskan Anggaran

Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah sejauh mana manfaat berbagai kegiatan studi banding yang selama ini dilakukan oleh para wakil rakyat.

Studi banding semestinya menjadi sarana untuk belajar, menggali praktik baik dari daerah lain, kemudian membawa pulang gagasan dan menerapkannya sesuai kebutuhan daerah sendiri.

Lantas, apa makna kegiatan tersebut jika berbagai pengalaman dan praktik positif dari daerah lain tidak mampu diterjemahkan menjadi perubahan nyata bagi masyarakat?

Jangan sampai studi banding hanya menjadi agenda perjalanan yang menyerap anggaran, tetapi minim hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Masyarakat tidak membutuhkan banyaknya agenda perjalanan dinas ataupun laporan kegiatan yang terlihat mengesankan. Yang dibutuhkan adalah hasil nyata, termasuk keberanian memperjuangkan infrastruktur yang layak dan berkualitas.

Jangan Biarkan Persoalan Ini Terus Berulang

Kini, persoalan tambal sulam jalan provinsi di Kecamatan Sukau membutuhkan evaluasi serius. BMBK Provinsi Lampung perlu memberikan penjelasan mengenai standar teknis, frekuensi pekerjaan, anggaran pemeliharaan, serta mekanisme pengawasan kualitas hasil pekerjaan.

Di sisi lain, sembilan anggota DPRD Lampung Barat Dapil 1 juga patut didorong untuk menunjukkan sejauh mana aspirasi masyarakat terkait persoalan jalan tersebut telah disampaikan dan diperjuangkan.

Sebab, jalan yang layak bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas sehari-hari.

Rakyat tidak membutuhkan janji manis. Rakyat membutuhkan wakil yang berani mengawasi, kritis menyuarakan persoalan, dan sungguh-sungguh memperjuangkan jalan yang layak.

Jangan sampai uang rakyat terus dikeluarkan untuk pemeliharaan berulang, tetapi kerusakan jalan tak kunjung terselesaikan. (Red)

 

Garis Komando – Garda Netralitas.

Tinggalkan Balasan