JAKARTA – Kota Metro berhasil meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota. Sementara itu, Provinsi Lampung masuk nominasi TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sinergi pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Keberhasilan ini juga mencerminkan berbagai upaya yang dilakukan TPAKD se-Provinsi Lampung sepanjang 2025 hingga 2026 untuk memperluas akses pembiayaan formal, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Sejumlah program strategis yang dijalankan meliputi penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.
Selain itu, TPAKD di Lampung mendorong pemerataan pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL), pengembangan pondok pesantren yang terintegrasi dengan bank sampah, serta pembukaan rekening saham bagi lebih dari 13.000 peserta.
Upaya perluasan akses keuangan juga dilakukan melalui penyaluran polis asuransi, pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah, seperti kopi dan usaha penggemukan sapi.
Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan finansial masyarakat, meningkatkan produktivitas usaha, serta membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah Lampung.
OJK Dorong Optimalisasi Peran TPAKD
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengapresiasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.
Ia berharap peran TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota semakin optimal dalam menggali potensi ekonomi daerah dan memperluas manfaat layanan keuangan bagi masyarakat.
“Kami mengharapkan ke depannya peran TPAKD di Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota dapat semakin dioptimalkan dalam menggali potensi ekonomi daerah. Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, OJK, dan Industri Jasa Keuangan, kita dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, memberdayakan UMKM, dan pada akhirnya membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Otto.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan akses keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.
Sejalan dengan Asta Cita Pemerintah
Pelaksanaan Rakornas TPAKD 2026 juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperluas pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi terhadap keberadaan 552 TPAKD di seluruh Indonesia.
Presiden menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan melalui peningkatan penghasilan riil rakyat dan daya beli keluarga, bukan sekadar menjadi slogan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga tersebut menandai penguatan perhatian pemerintah terhadap kualitas kesejahteraan dan ketahanan finansial keluarga, tidak hanya sebatas perluasan akses keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, turut menegaskan bahwa optimalisasi peran TPAKD merupakan bagian dari dukungan terhadap Asta Cita pemerintah, khususnya dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Secara nasional, program K/PMR telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pemerintah Pusat Dukung Percepatan Akses Keuangan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga mengapresiasi peran OJK dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan program percepatan akses keuangan.
Menurut Tito, kehadiran langsung Presiden dalam Rakornas TPAKD menunjukkan pentingnya program tersebut dalam agenda pembangunan nasional.
“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito.
Ke depan, TPAKD se-Provinsi Lampung diharapkan semakin memperkuat kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan yang berkualitas, terutama bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat pedesaan.
Upaya tersebut juga mendukung target nasional penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan.
Dengan diraihnya TPAKD Award 2026 oleh Kota Metro dan masuknya Provinsi Lampung dalam nominasi terbaik tingkat provinsi, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat program inklusi keuangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat hingga ke pelosok daerah.