BANDAR LAMPUNG – Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mencapai Rp161 miliar.
Di tengah besarnya piutang tersebut, Pemkot Bandar Lampung dijadwalkan kembali menerima pencairan DBH sebesar Rp8,1 miliar pada akhir Oktober 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Zakky Irawan, menjelaskan dana yang akan diterima tersebut merupakan DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk triwulan II tahun 2025.
“DBH kendaraan 2025 triwulan II akhir Oktober 2026 ini cair Rp8,1 miliar, sisa terutang Rp161 miliar,” kata Zakky.
Ia menjelaskan, penyaluran DBH merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan daerah. Dana tersebut menjadi bagian dari sumber pembiayaan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai kebutuhan belanja pemerintah.
Karena itu, Pemkot Bandar Lampung berharap pemerintah provinsi dapat mempercepat penyelesaian kewajiban DBH yang masih tertunda.
Selain DBH pajak kendaraan, Pemkot juga masih menantikan pencairan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok.
Zakky memperkirakan kedua dana tersebut akan disalurkan pada pertengahan November 2026.
“Cukai tembakau, pajak rokok bulan depan pertengahan bulan (cair),” ujarnya.
BPKAD Bandar Lampung akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait di tingkat provinsi, terutama Bapenda Provinsi Lampung, untuk mendorong realisasi pembayaran DBH.
“Kita tetap akan lakukan pendekatan kepada OPD terkait,” tegasnya.
Pemkot berharap penyaluran dana bagi hasil dapat berjalan secara rutin dan sesuai ketentuan. Sebab, keterlambatan pembayaran berpotensi memengaruhi pengelolaan arus kas daerah dan kelancaran pelaksanaan program pemerintah.
Dengan adanya kepastian pencairan DBH, pemerintah kota diharapkan dapat lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah hingga akhir tahun anggaran 2026.

