Lompat ke konten
Beranda » Beranda » Kunjungan Baleg DPR RI, Gubernur Mirza: Prolegnas 2027 Harus Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

Kunjungan Baleg DPR RI, Gubernur Mirza: Prolegnas 2027 Harus Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).

 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan kerja Baleg DPR RI. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait kebutuhan regulasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

 

Gubernur Mirza mengatakan, pembentukan undang-undang merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan.

 

Ia menilai Prolegnas memiliki peran strategis sebagai instrumen perencanaan pembentukan undang-undang agar berjalan terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa.

 

“Program Legislasi Nasional memiliki peran strategis sebagai instrumen perencanaan pembentukan undang-undang agar berjalan terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan itu, Mirza juga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dalam penyusunan regulasi nasional, salah satunya terkait persoalan agraria dan pertanahan di Provinsi Lampung.

 

Menurutnya, regulasi yang ada perlu terus dievaluasi agar mampu menjawab dinamika ekonomi dan persoalan pertanahan yang berkembang di daerah.

 

Karena itu, ia berharap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat daerah serta mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang sebelumnya.

 

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung beserta jajaran atas sambutan dan fasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja tersebut.

Terkait penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027, Bob menegaskan bahwa setiap rancangan undang-undang yang disusun harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembentukan regulasi tidak cukup hanya untuk melengkapi sistem hukum atau memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga harus menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

 

Menanggapi masukan Gubernur Lampung mengenai persoalan agraria, Bob menyampaikan bahwa DPR RI telah menyelesaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.

 

Menurutnya, regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Ia menegaskan, pengaturan reforma agraria bukan untuk menghambat investasi, melainkan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan lahan.

 

Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung dalam kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Baleg DPR RI dalam menyusun RUU Prioritas Tahun 2027.

 

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung, Wakil Rektor Universitas Lampung, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta tamu undangan lainnya. (**)

Tinggalkan Balasan