BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung dipercaya menjadi lokasi percontohan (pilot project) nasional program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) yang diinisiasi Kejaksaan melalui Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia (Aslinmas). Program ini bertujuan memperluas kesadaran hukum dan membangun sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Sinergitas Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia dalam Kegiatan Masyarakat Sadar Hukum yang dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Berada dekat dengan warga, anggota Linmas kerap menjadi pihak pertama yang hadir ketika terjadi bencana, kebakaran, maupun gangguan ketertiban di lingkungan desa dan kelurahan.
“Linmas adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam sejarah kemerdekaan kita sampai hari ini. Ada bencana mereka duluan yang hadir, ada kebakaran mereka duluan yang hadir, ada kemalingan mereka juga yang hadir. Di RT dan di desa-desa, Linmas sangat berperan penting,” ujar Gubernur.
Menurutnya, pembentukan Aslinmas menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalitas anggota Linmas. Organisasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi saluran untuk memperjuangkan aspirasi kader, termasuk peningkatan kesejahteraan, pengakuan profesi, serta perlindungan sosial dan kesehatan.
Gubernur menyambut baik penunjukan Lampung sebagai lokasi percontohan nasional Masdarkum. Ia menyebut antusiasme masyarakat terhadap penguatan Linmas di Lampung cukup besar, dengan jumlah anggota Satlinmas dan pendukung mencapai sekitar 88.000 orang.
“Piloting Masdarkum ini akan dilakukan di seluruh Indonesia tahun depan. Tapi sebelum dibuat di seluruh Indonesia, perlu dibuat percontohan. Dan alhamdulillah, percontohan ini diadakan di Provinsi Lampung. Kita bangga piloting project ini ada di Provinsi Lampung dan kita menjadi yang terdepan,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan percontohan tersebut, Gubernur mengajak para bupati dan wali kota segera melakukan konsolidasi serta mengawal program di wilayah masing-masing. Ia juga meminta kepala daerah hadir langsung dalam pelatihan kader pada 24–26 November 2026 untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada para kader.
Sementara itu, Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa pelaksanaan Masdarkum di Lampung akan melibatkan 2.651 kader yang masing-masing mewakili satu desa atau kelurahan. Para kader berasal dari unsur Linmas dan masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsi pengamatan dan pelaporan di lingkungan masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, kader akan mengamati kondisi sosial serta mencatat berbagai kejadian dan potensi persoalan di wilayahnya. Informasi tersebut disampaikan melalui aplikasi digital agar dapat diterima secara cepat dan terstruktur oleh pihak Kejaksaan.
“Kader-kader ini adalah warga yang akan mengamati dan bertugas secara sukarela tanpa diberikan kewenangan apa pun. Tugas mereka adalah researcher. Dia hanya meneliti, mengamati, dan kemudian menyampaikan informasi tersebut,” jelas Danang.
Ia menambahkan, informasi yang dihimpun para kader akan diverifikasi dan dianalisis oleh jajaran intelijen Kejaksaan untuk kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Mekanisme ini diharapkan memungkinkan berbagai persoalan yang ditemukan di masyarakat ditindaklanjuti secara cepat sesuai kewenangan masing-masing.
“Informasi yang diambil selanjutnya akan kita proses, kita analisa bersama di Kejaksaan dan Pemerintah Daerah untuk dapat kita lakukan respon cepat (quick response) terhadap kejadian-kejadian yang secara faktual dan terupdate tercepat sedang terjadi di lingkungan tersebut,” ujarnya.
Selain penguatan kesadaran hukum, program ini juga disertai upaya pemberdayaan ekonomi kader melalui kerja sama dengan sejumlah mitra, antara lain Bank Lampung, Bank Syariah Indonesia, Bulog, dan PNM. Bentuk dukungannya mencakup akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Rumah Pangan Kita, serta program Mekaar.
Melalui pelaksanaan percontohan ini, sinergi Kejaksaan, Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, Aslinmas, dan berbagai mitra diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum serta membangun sistem kewaspadaan dini yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. (*)

