LAMPUNG BARAT, Gariskomando.com – Pengelolaan Dana Desa (DD) Pekon Pancurmas, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Tahun Anggaran 2023 menjadi sorotan setelah muncul tiga pos anggaran dengan nomenklatur kegiatan yang sama, yakni Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
Berdasarkan data anggaran yang diperoleh, ketiga pos tersebut masing-masing tercatat sebesar Rp3.200.000, Rp29.977.600, dan Rp16.782.000. Jika dijumlahkan, total anggaran yang tercantum mencapai Rp49.959.600.
Besaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai peruntukan, rincian belanja, serta sumber pendanaannya. Terlebih, apabila seluruh anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa, perlu dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan batas maksimal penggunaan Dana Desa untuk operasional pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023.
Dengan pagu Dana Desa sebesar Rp657.097.000, perhitungan 3 persen setara dengan Rp19.712.910. Artinya, terdapat selisih Rp30.246.690 apabila ketiga pos tersebut seluruhnya benar-benar dibebankan pada Dana Desa dan masuk dalam komponen belanja yang dibatasi.
Namun demikian, angka tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Perlu ditelusuri apakah seluruh pos menggunakan sumber Dana Desa atau terdapat pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber pendapatan pekon lainnya. Selain itu, kesamaan nomenklatur juga perlu diuji melalui rincian kegiatan dan dokumen pelaksanaannya.
Untuk memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan, wartawan telah menghubungi Peratin Pancurmas, Dadang, melalui pesan WhatsApp guna meminta klarifikasi terkait tiga pos anggaran tersebut. Minggu, (22 November 2026).
Pesan konfirmasi telah terkirim ke nomor yang bersangkutan. Namun, hingga berita ini disusun, Dadang belum memberikan tanggapan.
Sejumlah hal yang masih membutuhkan penjelasan antara lain alasan munculnya tiga pos dengan nomenklatur yang sama, rincian penggunaan masing-masing anggaran, sumber pendanaan, realisasi belanja, serta dokumen pertanggungjawabannya.
Transparansi penggunaan anggaran desa merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan pekon. Karena itu, penjelasan dari pemerintah pekon diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya bertumpu pada angka-angka dalam dokumen anggaran.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Peratin Pancurmas, Dadang, untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab atas pemberitaan ini. Penjelasan tersebut penting agar penggunaan anggaran dapat dinilai secara objektif berdasarkan dokumen dan fakta yang sebenarnya. (Red)

