BANDAR LAMPUNG – Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran (TA) 2027 mengalami penurunan sebesar Rp209 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dari semula Rp456 miliar pada 2026, anggaran Dinas PU kini ditetapkan sebesar Rp247 miliar.
Meski mengalami penurunan cukup signifikan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung, Zakky Irawan, menjelaskan bahwa berkurangnya pagu anggaran tersebut dipengaruhi perubahan komponen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam struktur penganggaran.
Menurut Zakky, pada tahun sebelumnya terdapat SiLPA sekitar Rp99 miliar hingga Rp100 miliar yang masuk dalam struktur anggaran. Sementara pada TA 2027, komponen tersebut tidak lagi dimasukkan sehingga berpengaruh terhadap besaran pagu anggaran.
“Bukan karena efisiensi. Di tahun sebelumnya kan ada SiLPA sekitar Rp99 miliar sampai Rp100 miliar. Nah, untuk tahun depan SiLPA ini tidak boleh dianggarkan lagi, otomatis angkanya berkurang atau hilang Rp100 miliar,” ujar Zakky.
Ia menjelaskan, perubahan tersebut berkaitan dengan mekanisme penganggaran yang membuat struktur anggaran tahun berikutnya kembali mencerminkan kemampuan keuangan daerah tanpa memasukkan komponen SiLPA seperti pada tahun sebelumnya.
Rp65 Miliar untuk Kebutuhan Rumah Sakit
Selain menjelaskan penyebab penurunan anggaran, Zakky juga mengungkapkan bahwa dari total pagu Dinas PU sebesar Rp247 miliar pada 2027, sekitar Rp65 miliar dialokasikan untuk kebutuhan rumah sakit.
Dengan demikian, tidak seluruh anggaran Dinas PU dapat digunakan untuk membiayai pekerjaan fisik infrastruktur, seperti pembangunan dan perbaikan jalan maupun fasilitas publik lainnya.
“Di antara anggaran Rp200-an miliar itu, ada sekitar Rp65 miliar yang dialokasikan untuk kebutuhan rumah sakit. Jadi post anggaran riil di PU itu sekitar 46 persen,” terangnya.
Selain alokasi tersebut, anggaran Dinas PU juga harus memperhitungkan kewajiban pembayaran kepada rekanan serta dana retensi pemeliharaan proyek infrastruktur.
Kondisi ini membuat besaran pagu yang tercantum tidak sepenuhnya menggambarkan dana yang tersedia untuk membiayai proyek fisik baru.
Dana Retensi Menjadi Jaminan Pemeliharaan Proyek
Zakky turut menjelaskan mekanisme dana retensi yang merupakan sebagian pembayaran kepada kontraktor atau rekanan yang ditahan selama masa pemeliharaan pekerjaan.
Dana tersebut berfungsi sebagai jaminan agar kontraktor tetap bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan apabila ditemukan kerusakan setelah proyek selesai dilaksanakan.
Sebagai contoh, dalam pekerjaan pembangunan jalan, masa pemeliharaan dapat berlangsung selama tiga hingga enam bulan. Apabila selama periode tersebut tidak ditemukan kerusakan, dana retensi dapat dicairkan kepada rekanan sesuai ketentuan.
Namun, apabila ditemukan kerusakan seperti jalan berlubang, kontraktor wajib melakukan perbaikan sebelum dana retensi dicairkan.
“Jika selama masa perawatan 3 sampai 6 bulan itu pengerjaan fisik tidak ada masalah, maka dana retensi bisa diambil utuh oleh rekanan. Tapi kalau ada kerusakan atau jalan bolong dan rekanan tidak mau memperbaiki, maka uang perawatan itu tidak bisa dicairkan,” tegasnya.
Tunda Bayar Rekanan Belum Bisa Dipastikan
Mengenai total kewajiban pembayaran atau tunda bayar Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada rekanan yang akan diperhitungkan pada TA 2027, Zakky mengaku belum dapat menyampaikan angka pasti.
Menurutnya, jumlah kewajiban tersebut baru bisa diketahui setelah seluruh proses penutupan tahun anggaran selesai dilakukan.
“Untuk total utang ke rekanan tahun 2027, kita masih harus selesaikan tutup tahun dulu baru bisa dipastikan jumlahnya,” pungkas Zakky.
Penjelasan BPKAD tersebut menunjukkan bahwa penurunan pagu anggaran Dinas PU Bandar Lampung tidak semata-mata berkaitan dengan pengurangan belanja. Perubahan komponen SiLPA, alokasi kebutuhan rumah sakit, serta kewajiban pembayaran dan retensi proyek turut memengaruhi struktur anggaran tahun 2027.

