BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung belum dapat menerima hibah Embung Kemiling dari Pemerintah Provinsi Lampung. Selain pembangunan fisik yang belum selesai, objek hibah yang direncanakan hanya berupa tanah seluas 1,5 hektare.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung, Zakky Irawan, menjelaskan bahwa proses hibah barang milik pemerintah tidak bisa dilakukan tanpa kejelasan mengenai objek yang diserahkan.
Ia menyebut, hibah tanah harus dibedakan dengan hibah bangunan atau fasilitas yang berdiri di atas tanah tersebut.
“Kayaknya sih enggak bisa, karena hibahnya hibah tanah. Kecuali kalau pembangunan embung itu sudah selesai, baru bisa diserahkan,” kata Zakky.
Menurutnya, pembangunan Embung Kemiling saat ini masih dalam tahap kedua dan masih direncanakan berlanjut ke tahap ketiga.
Kondisi tersebut membuat proses pengalihan aset dinilai belum tepat dilakukan sekarang. Sebab, pembangunan embung yang belum rampung berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek yang nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
Zakky menegaskan bahwa proses hibah harus memiliki batasan dan kejelasan aset yang diserahkan.
“Hibah itu harus clear. Kalau hibah tanah, ya tanah saja. Kecuali memang hibah tanah sekaligus bangunan. Sementara ini pembangunannya masih tahap dua, bahkan masih ada tahap tiga,” jelasnya.
Ia menambahkan, kepastian status kepemilikan dan pengelolaan aset menjadi bagian penting dalam administrasi barang milik daerah.
Hal tersebut diperlukan agar proses pengalihan aset antarpemerintah tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum pada masa mendatang.
Dengan demikian, Pemkot Bandar Lampung masih menunggu pembangunan Embung Kemiling selesai sebelum proses hibah dapat dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk memastikan apakah aset yang diserahkan hanya tanah atau sekaligus bangunan dan fasilitas embung.

